RIAU, KAMPAR - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman bersama Dirjend Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, tanam jagung secara serentak di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. 

Penanaman jagung seluas 10 hektar di Provinsi Riau tersebut merupakan tanaman yang sengaja diintegrasikan dengan tanaman perkebunan, guna mewujudkan swasembada pangan mandiri pangan.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
"Mudah-mudahan tanaman ini bermanfaat ditengah harga sawit yang masih belum mengembirakan. Tanaman jagung ini juga diharapkan menjadi alternatif dalam memanfaatkan lahan perkebunan," kata Andi Rachman (sapaan akrab Gubri), Rabu (26/4/17). 

Selain itu, orang nomor satu di Riau ini juga memanfaatkan pertemuan tersebut dengan warga untuk mendengarkan keluhan. Seperti hal harga sawit yang saat ini tak bisa dihandalkan. Lebih parah lagi harga karet.

Hadir juga pada acara penanaman jagung serentak ini, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kampar Syahrial Abdi. Kapolda Riau Brigjend Pol Irjenad Zulkarnain dan Danrem 031/WB Brigjend TNI Abdul Karim sama-sama diwakili. 

Kemudian Ketua Penggerak PKK Provinsi Riau Sisilita, Bupati dan Wakil Bupati Kampar terpilih Aziz Zainal dan Catur Sugeng Prasetyo, Kepala Dinas Perkebunan dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Ferry Hc serta berbagai undangan lainnya. 

Selain menanam jagung, pada kesempatan ini, Ketua Penggerak PKK Provinsi Riau Sisilita juga menyerahkan sejumlah tanaman cabe kepada masyarakat. Tanaman yang menjadi kebutuhan rumah tangga ini diharapkan terus dapat dikembangkan lebih banyak agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.(ria*04)

RIAU, INDRAGIRI HULU - Usai menjadi inspektur upacara (Irup), Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman memberikan suprais untuk kepada Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto yang hari ini sedang berulang tahun ke 37. 

Tidak hanya sekedar mengucapkan, orang nomor satu di Riau ini juga langsung memberikan ucapan selamat yang langsung disaksikan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Inhu yang hadir disertai dengan aplus. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
"Hari ini tentunya hari spesial untuk pak Yopi karena bersamaan dengan hari ulang tahunnya ke 37," kata Andi Rachman (sapaan akrab Gubri), Senin (10/4/17). 

Yopi yang berada dibarisan para jajaran pemerintahan di Pemkab Inhu, didampingi Wakil Bupati Khairizal diminta Andi untuk menaiki mimbar bersamanya lalu mendapatkan selamat. 

Sementara Yopi sendiri menyatakan rasa harunya atas ucapan selamat ulang tahun yang langsung diberikan dari seorang gubernur. 

Selain itu, Yopi juga mengapresiasi atas kehadiran Andi Rachman. Dimana menurutnya, baru ada kali ini Gubernur Riau yang memberikan arahan pada upacara. Hal ini tentu akan memberikan spirit kepDa ASN di lingkungan Pemkab Inhu.(ria*04)

RIAU, PEKANBARU - Gubernur Riau Arsyadjuliandi teken memorandum of understanding (MoU) bersama Kementerian Perhubungan, terkait pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi di Riau. Dari Kementerian Perhubungan sendiri diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Wahju Satrio Utomo. Kemudian disaksikan juga oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Riau Arlizman Agus. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
"Isi dari MoU ini, pengembangan SDM bidang transportasi di provinsi Riau yang merupakan bagian pengembangan SDM transportasi nasional," kata Arlizman Agus, di kediaman Gubernur Riau di jalan Sisingamingaraja, Rabu (29/3/17).

Diharapkan melalui MoU itu, Pemprov Riau nantinya bisa mengirimkan SDM untuk dilatih baik dari sektor udara, laut dan dan perkereta apian (darat). 

"Untuk sektor laut kebetulan kitakan juga berada di daerah maritim," ungkap Arlizman. 

Selain itu, melalui MoU itu juga akan ada kegiatan yang berdifat pengembangan SDM lainnya baik itu yang didanai APBN yang ada di Kemenhub termasuk juga nanti akan dimintakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBD.

"Nanti setelah MoU ini akan ditindaklanjuti perjanjian sifatnya tekhnis. Anatar SKPD dan sekolah lembaga diklat yang dimiliki perusahaan," papar Arlizman.(ria*03)

RIAU, KAMPAR - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pengembangan Wisata Alam Desa Buluh Cina, Kampar.

Menurut pria yang akrab disapa Andi Rachman itu, Wisata Alam Desa Buluh Cina akan menjadi salah satu destinasi yang bakal ramai dikunjungi wisatawan. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
"Kita sebenarnya punya banyak destinasi. Salah satunya Wisata Alam Desa Buluh Cina ini," ucap Gubri.

Gubri berterima kasih kepada BKSDA Kementerian LHK yang ikut mengembangkan Wisata Alam Desa Buluh Cina.

"Nanti akan ada multiplier effect bagi ekonomi masyarakat. Banyak orang datang, mereka perlu makan, tempat tinggal dan lainnya. Dengan sendirinya ekonomi masyarakat akan berkembang," ucap Gubri.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan pelepasan satu ekor elang dan 50 ekor kura-kura oleh Gubri. (ria*02)

RIAU, PEKANBARU - Kementerian Pariwisata RI janji akan menjadikan destinasi wisata Bono yang ada di Teluk Meranti, Pelalawan menjadi kawasan ekonomi khusus. Keunikan ombak Bono yang belum tentu dimiliki daerah lainnya dipandang menjadi satu potensi dikembangkan untuk bersaing dengan daerah pariwisata lainnya mau pun ditingkat dunia. 

Demikian dikatakan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pada acara rapat konsultasi publik sebagai bahan masukan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2018 mendatang di Hotel Arya Duta Hotel, Senin (27/2/17). 

"Menteri Pariwisata sudah janji akan segera mengeluarkan surat keputusan kawasan wisata Bono menjadi ekonomi khusus," kata Gubri.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Hal ini juga ditandai dengan mulai diliriknya destinasi wisata Bono oleh masyarakat termasuk para turis manca negara. 

Meski disadari belum maksimal penangannya, namun setidaknya hal itu terus diupayakan untuk menjadikan satu destinasi yang dikenal hingga mampu menjadi sumber pendapatan. Baik oleh masyarakat mau pun daerah. 

"Saat ini sudah ada 80 anak-anak sudah bisa bermain surfing. Ini tentunya mendadakan ombak bono mulai digemari. Dan ini tentunya juga bisa jadi atlet handalan Riau ke depan dalam even-even tertentu," ujar Andi. Selain Bono, sejumlah destinasi wisata lainnya juga juga tetap menjadi perhatian Pemprov Riau. Baik itu yang bersifat wisata alam, religi mau pun pariwisata berbasis budaya. 

"Kita tak bermimpi pariwisata kita seperti di Bali, tapi bagaimana memanfaatkan alam atau potensi lainnya bisa termanfaatkan dengan maksimal dan bisa memberi manfaatkan baik masyarakat dan daerah. Minimal inilah dulu target yang kita harapkan," papar Andi (sapaan akrab Gubri).

Hadir pada kesempatan Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Kepala Bappeda Riau Rahmad Rahim. Selain itu ada juga dua mantan Sekdaprov Riau Emrizal Pakis dan M Yafiz. Kemudian mantan Rektor Universitas Riau Prof Dr Mukhtar Ahmad, Azlaini Agus serta sejumlah anggota DPRD Riau.(ria*02)

RIAU, KEPULAUAN MERANTI - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau bekerjasama dengan Disperindag Kabuoaten Meranti menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Industri Se-Provinsi Riau Tahun 2017, bertempat di Hotel Grand Meranti, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, kamis (16/2). 

Rakornis yang mengambil tema tingkatkan daya saing industri dan potensi keunggulan daerah dalam rangka mendukung pariwisata Riau menyapa dunia ini dibuka langsung oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Selain dihadiri perwakilan bidang perindustrian 12 Kabupaten/ kota se propinsi Riau, Rakornis ini juga dihadiri Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau, Muhammad Firdaus, Kepala BPBD Riau, Edward Sanger, Kepala BMKG Riau, Sugarin, dan Kepala BKSDA Riau 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau, Muhammad Firdaus mengatakan Rakornis ini dilakukan bergiliran disetiap kabupaten/ kota dalam rangka mengenal potensi daerah dan menyamakan persepsi dan mengsingkronkan program kegiatan pembangunan industri dan perdagangan untuk tahun 2017 antara dinas perindustrian dan perdagangan provinsi riau dengan kabupaten/kota se-provinsi Riau yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta kebutuan daerah masing-masing sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. 

"Mengingat sektor industri dan perdagangan merupakan salah satu sektor pendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya pembangunan ekonomi, maka secara bersama-sama perlu menyusun program-program prioritas pembangunan tahun 2017 yang bersinergi antara provinsi dengan kabupaten/kota melalui rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan hari ini," kata Firdaus. 

Sementara itu, Wakil bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim mengatakan Rakornis yang dilaksanakan sangat penting, mengingat potensi di Meranti sangat banyak dan perlu dikembangkan. 

"Di Meranti sendiri sangat banyak potensi industri yang banyak dan belum terkembangkan dengan baik, maka dari itu dengan Rakornis yang dilakukan diharapalkan bisa mengangkat potensi itu. Salah satu industri yang saat ini menjanjikan adalah sagu. Dimana sagu bisa dikembangkan menjadi bermacam produk yang menopang kehidupan dan membantu perekonomian masyarakat Wakil bupati juga mengatakan bahwa untuk saat ini potensi sagu yang sangat banyak juga belum bisa mengangkat ke tingkat yang lebih baik, dikarenakan potensi sagu yang ada belum terkelola dengan baik. 

"Saat ini bisa dikatakan kita menjadi buruh di tanah sendiri, mengapa demikian, karena potensi sagu yang sangat banyak belum bisa dikembangkan dengan baik, kita hanya bisa menjadi produksi, sementara sagu yang dikirim ke Pulau Jawa di olah bermacam produk disana," kata Said. 

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman dalam sambutannya mengatakan, dirinya meminta kepada dinas terkait untuk mengeroyok dunia pariwisata untuk mendukung misi Propinsi Riau dalam meningkatkan porsi APBD. 

"Saya minta kepada dinas di kabupaten/ kota untuk mengeroyok pariwisata sebagai salah satu sektor pendukung dalam meningkatkan porsi APBD. Saya telah mencanangkan pariwisata berbasis budaya, untuk mendukung itu kita telah menggelontorkan Rp846 milyar. Harus diketahui turunan pariwisata itu banyak dan ini sangat potensial untuk dikembangkan. Di Meranti sendiri sangat banyak potensi wisata yang mendunia seperti Festival Cian Cui dan Pesta Sungai Bokor dan itu perlu kita kembangkan," kata Gubri. 

Gubri juga mengatakan bahwa Propinsi Riau tidak lagi harus bergantung kepada potensi Migas yang selama ini menjadi andalan, namun harus dicari sektor baru yang lebih menjanjikan. 

"Pertumbuhan ekonomi Riau terus merangkak dan tidak naik, kita harus membuka sektor lain yang mendukung postur APBD, selama ini Riau terlalu terlena dengan sektor Migas.Masalah perkebunan dan Migas jangan terlalu sibuk kita pikirkan, saatnya kita beralih ke sektor pariwisata, kedepannya kita menargetkan kunjungan wisatawan ke Riau sebanyak 20 ribu wisatawan dengan visa sebesar 20 ribu US dollar," ungkap Andi.(ria*02)

RIAU, PEKANBARU - Sejak diluncurkannya penerapan e-Government Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun lalu. Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penerapan e-Governmant ini, dalam rangka menjawab keinginan masyarakat tentang keterbukaan, dan transparansi informasi publik secara maksimal.

Melalui penarapan e-Governmet diharapkan partisipasi publik dalam melakukan kontrol dan memberi masukan dalam program-program kerja pemerintah bisa ditingkatkan, karena itulah perlu terlebih dahulu diterapkan sistem keterbukaan informasi publik ini."Salah satunya adalah melalui e-Government ini, jika masyarakat tidak tahu, bagaimana mereka bisa ikut berpartisipasi, salah satunya adalah melalui penerapan e-Government ini," ujarnya.


Terkait masih adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum bisa melaksanakan program ini, Andi Rachman berharap, semua SKPD yang belum menggarkan untuk pelaksanaan e-Governmetn tersebut. "Kita harap sambil jalan, kepala SKPD agar serius mempersiapkan agar bisa terintegrasi dengan e-Government ini," ujarnya.

Terhadap penerapan e-Government ini, menurutnya sosialisasi dan pelatihan pada SKPD sudah dilakukan. Dari hasil survey tim percepatan e-Government Pemerintah Provinsi Riau ke pemantapan dan pelatihan teknis e-office dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Goverment Pemprov Riau sudah dapat diimplementasikan dengan terintegrasiaplikasi.

"Melalui Goverment Service Bus, yaitu : e-Kepegawaian, e-Keuangan, e- Monev, e-LPSE, e-ULP, SDDKD, e-Profil Kesehatan, e-simpel, dan e-Planning," jelasnya.

Untuk yang siap melaksanakan e-Government secara keselurahan yakni siap secara sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini admin e-office, berikutnya kesiapan infrastruktur jaringan dan perangkat pendukung aplikasi.

Sebagai Percontohan Penerapan "E-Government"

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI  Asman Abnur mengusulkan Pemprov Riau menjadi percontohan penerapan e-"government" atau pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui logo Riau Go IT.

"Implementasi pelayanan publik dengan penerapan teknologi sudah tercermin di Riau. Saya minta pak gubernur Riau untuk siap-siap karena provinsi ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain," kata Asman Abnur dalam kunjungan kerjanya ke Pekanbaru beberapa waktu lalu.
     
Menpan-RB mengatakan, implementasi pelayanan publik dari penerapan e-government merupakan salah satu langkah dalam program percepatan reformasi birokrasi yang diinstruksikan Presiden RI, Joko Widodo.
      
"Kesadaran sudah dimulai dari pimpinan daerahnya, seperti di Riau Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) penerapan teknologi dalam pelayanan di Samsat dan pelayanan SIM serta gubernur Riau di Badan pelayanan perizinan terpadu (BP2T)," sebutnya.
     
Saat di BP2T Riau, Menpan-RB berdialog dengan salah-satu penerima layananan dan menanyakan kemudahan yang diperoleh. "Pelayanan seperti ini mempermudah masyarakat tidak dipersulit lagi. Kalau ada kendala hari ini bisa langsung dilaporkan dengan tombol pengaduan yang langsung terhubung secara "online"," tuturnya.
      
Menurut dia, banyak kemudahan yang diperoleh dengan penerapan sistem teknologi mulai dari transparasi penggunan anggaran, penghematan anggaran yang bisa langsung dihitung, implementasi kegiatan pimpinan, serta kinerja serta realisasi serapan anggaran satuan perangkat kerja daerah (SKPD) ditinjau secara langsung.
     
Asman Abnur juga mengapresiasi Riau dapat menghemat anggaran melalui aplikasi e-budgeting atau laporan anggaran secara elekronik sebesar Rp600 miliar.
     
"Riau bisa menghemat 13 persen anggaran dari total Rp6 triliun yakni sebesar Rp600 miliar. Dari penghematan ini, sudah berapa kilometer yang dapat dibangun jalan," kata Asman Abnurnya.
     
Asman mememuji, penerapan e-budgeting yang merupakan bagian e-government dalam transparasi pelayanan publik, dapat mempermudah pengelolaan anggaran di Bumi Melayu itu.
      
Gubernur Riau Arsyadjuliandi mengatakan melalui logo "Go IT" yang digagas pemerintah setempat membumikan penerapan teknologi di provinsi yang berjuluk "Bumi Lancang Kuning" itu.
      
"Penerapan teknologi tidak terlepas dari semua aspek kehidupan. Kita ingin membumikan IT di Provinsi Riau ini karena tidak bisa dipungkiri jika ingin melakukan pembangunan di segala sektor, peranan teknologi sangat penting di dalamnya, " kata Arsyadjuliandi Rachman.
Dikatakan pria yang akrab dengan sapaan Andi Rachman ini, Pemerintah Provinsi Riau mengusung logo "Go IT"  dengan mengedepankan peningkatan kinerja pemerintahan daerah terhadap pelayanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi.
      
Disampaikannya bahwa penerapan Riau Go IT merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintahan. Saat ini, kata dia, Riau perlu mengejar penerapan teknologi infirmasi karena dirasa terlambat dalam mengembangkan.

Secara rinci dijelaskannya, aplikasi di seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Riau sebagai pusat penyebaran informasi di internal Pemerintah Daerah (pemda) maupun kepada masyarakat.
      
Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST), kata dia, diharapkan segala kemudahan dapat diperoleh masyarakat, investor maupun pelaku usaha. Hal demikian disampaikannya demi terwujudnya pelayanan prima dengan didorong sistem pelayanan yang transparansi berbasis teknologi.
      
Andi Rachman, begitu pria ini akrap disapa mengatakan pelayanan perizinan juga dengan sasaran para pelaku usaha maupun investor yang melirik potensi investasi di kawasan tersebut.
      
Saat ini PTSP telah melayani berbagai macam investasi diantaranya Izin Penanaman Modal, Izin Usaha Perubahan, Izin usaha Perluasan.
       
Keterbukaan informasi juga terus didorong Pemprov setempat dengan merilis Riau Go IT,  penerapan teknologi tersebut juga dimaksudkan dalam mempermudah pelayan perizinan, melaui website bp2t.riau.go.id.

Kiat Sukses Pelaksanaan E-Government

Pemerintah Provinsi Riau telah mencanangkan pemerintahan berbasis electronic yang biasa disebut e-government dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui logo Riau Go IT. Ini merupakan langkah maju yang perlu diapresiasi oleh seluruh komponen masyarakat Provinsi Riau. Semoga ini bukan hanya terkait dengan situs/portal pemerintah saja tetapi juga terhadap layanan publik yang berbasis elektronik.

Walaupun diakui situs pemerintah merupakan gerbang pertama terhadap keterbukaan informasi tentang pembangunan, akan tetapi kinerja pemerintah harus juga memanfaatkan TI secara transparan dan akuntabel yang tujuan akhirnya menciptakan pelayanan public yang efektif dan efisien. Hal itulah yang menjadi semangat berpikir e-government.

Sebenarnya konsep e-government diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat. Jadi bagaimana pemerintah melakukan pelayanan public dengan lebih baik dalam hal waktu, kemudahan pelayanan dan semua hal yang bisa diukur dalam indeks kepuasan public (customer satisfaction) Provinsi Riau, yakni :

1) Kebijakan
Inpres N0.3 Tahun 2003 merupakan payung hukum untuk mengembangkan e-government. Hal ini bisa mendorong pemerintah daerah untuk membuat payung hukum teknis berupa SK Gubernur ataupun SK Bupati/Walikota.Sehingga aktivitas e-government tidak terhambat oleh alokasi anggaran.

2) Kepemimpinan
Faktor pemimpin merupakan hal terpenting dalam implementasi e-government. Masyarakat Riau bersyukur karena mempunyai Gubernur yang punya komitmen terhadap pembangunan e-government. Pemimpin dinas/instansi juga harus punya semangat yang sama dengan atasan mereka, sehingga mau belajar untuk menggunakan teknologi informasi dan aware terhadap perkembangannya. Inovasi dan ide-ide segar terkait pemanfaatan TI dalam perbaikan pelayanan juga harus ada dari pimpinan. Pemimpin yang punya kemampuan semacam itu biasa disebut e-leadership.

3) Kelembagaan
Untuk melakukan percepatan pembangunan e-government dibutuhkan kelembagaan yang bagus dan punya posisi vital dalam pembangunan. Selama ini unit yang berkaitan dengan e-government didaerah berada di dinas perhubungan sementara dipusat terdapat ditjen tersendiri yang mengurusi e-government yaitu Ditjen Aplikasi dan Telematika Depkominfo. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) untuk daerah yang belum punya PDE dan meningkatkan status kelembagaan menjadi setingkat dinas untuk daerah yang sudah punya kantor PDE.

Akan tetapi ada satu problem terbesar terkait kelembagaan yaitu ego sektoral. Ini merupakan masalah nyata tapi seringkali tabu dibicarakan secara formal. Hampir semua institusi tidak mau berbagi data dengan institusi lainnya. Padahal tidak semua data harus dipertukarkan dengan instnasi lain akan tetapi yang dibutuhkan hanya beberapa tabel saja.

4) Infrastruktur
Ketersedian infrastruktur, baik hardware, software maupun akses merupakan hal pokok lainnya dalam implementasi e-government. Membangun jaringan TI memang membutuhkan biaya yang relatif mahal. Kenapa bisa dibilang relatif, karena TI tidak riil seperti membangun jalan atau gedung makanya dibilang mahal. Bagi yang menyadari manfaat yang begitu besar terhadap aspek pemerintahan, pendidikan dan perekonomian suatu daerah maka biaya dipandang bukan sebagai beban anggaran melainkan sebagai sebuah investasi.

Ketersediaan aplikasi e-government yang sesuai kebutuhan di pemerintahan juga belum banyak, sehingga pemerintah daerah harus membangun sendiri. Aplikasi-aplikasi ini juga terkait dengan brainware yang dalam hal ini bisa berupa pelatihan ataupun bimtek.

5) Sumber Daya Manusia
Semua kecanggihan teknologi informasi juga harus didukung dengan kualitas SDM di pemerintahan. Jangan berharap banyak bila kemampuan SDM tidak mampu mengikuti perkembangan TI yang berjalan cepat. Sehingga pemerintah daerah harus rajin mengirim SDM nya ke pelatihan dan seminar TI yang ada didalam maupun luar negeri.

Ada juga hal lain yang sering kita lupakan adalah transfer knowledge. Seringkali pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam hal TI. Alih-alih mau belajar, acapkali institusi yang bersangkutan tidak mau peduli (tutup mata) terhadap hal tersebut dan menyerahkan semua permasalahan yang ada kepada pihak swasta tanpa berupaya adanya proses transfer knowledge kedalam institusi mereka.

6) Kultur
Kultur ini berkaitan dengan mindset atau cara berpikir dan budaya dalam bekerja. Banyak sekali PNS yang berada di comfort zone (zona nyaman) dan tidak mau menyerap pengetahuan baru dengan alasan usia dan sudah nyaman dengan cara-cara lama seperti yang sudah dipelajari dari pendahulunya. Makanya harus cepat dimulai untuk mengubah kebiasaan, sebagai contoh mengubah mengirim surat kertas menjadi mengirim email.

7) Masyarakat
Objek akhir dari e-government adalah komponen masyarakat yang terdiri dari dunia usaha, mahasiswa, stake holder maupun masyarakat umum. Adalah sangat sia-sia sebuah inovasi pelayanan publik tanpa pemahaman TI di masyarakat. Oleh sebab itu perlu diketahui karakter kebutuhan publik supaya inovasi pelayanan ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya. Jika dianggap komponen pengusaha yang paling siap menerima inovasi layanan publik maka e-procurement , dan perizinan online yang harus didahulukan. Jika masyarakat umum paling siap menerima inovasi layanan publik berbasis teknologi selular maka SMS center bisa menjadi pilihan. Ini membutuhkan kecerdasan dalam menentukan prioritas.(ria/adv12)
Powered by Blogger.