RIAU, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Riau berupaya mengoptimalisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tujuan dari optimalisasi satu pintu ini untuk memberikan pelayanan yang sangat mudah dan transparan. Para investor asing maupun lokal akan dapat merasakan kemudahannya dalam mengurus perizinan usaha sesuai dengan tagline yang diekpos Pemprov Riau pada HUT ke-59.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi bersama Gubernur Riau saat
mengunjungi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau
Artinya setiap pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya secara online melalui website yang telah disediakan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) yaitu bp2t.riau.go.id.

Para investor dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan dan non perizinan secara online melalui website tersebut. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dinilai efisien dan transparan.

Selain memiliki keunggulan sangat cepat, mudah, transparan, bebas dari biaya tidak resmi, dan memiliki kepastian hukum serta pelayanannya yang profesional. Saat ini PTSP telah melayani berbagai macam investasi diantaranya Izin Penanaman Modal, Izin Usaha Perubahan, Izin usaha Perluasan.

Untuk mendorong itu semua, sistem pelayanan terpadu juga telah ditingkatkan berbasis teknologi. Yaitu layanan PTSP secara online sehingga memberikan kemudahan bagi yang terlibat dalam kepengurusan perizinan tidak lagi terkendala waktu dan tempat.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Kunjungan Mendagri Tjahjo Kumolo ke PTSP Provinsi Riau
Sementara itu Kepala BP2T Provinsi Riau Evarefita, SE, M.Si menyampaikan terkait Survei Kepuasan Masyarakat yang bertujuan mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di BP2T Provinsi Riau.

Dimana di Tahun 2015, BP2T Provinsi Riau telah memperoleh nilai akhir Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,25 dengan hasil kategori mutu pelayanan yang bernilai "A (Sangat Baik)".

Ia pun bertekad menjadikan Lembaga pelayanan perizinan yang prima. Terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan akuntabel.

"Tidak hanya itu BP2T juga terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM) hal ini dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dengan menggunakan teknologi secara online. serta meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelanyanan," Kata Evarefita

Dikatakannya Dalam melakukan pelayanan, BP2T Provinsi Riau memilki motto yang diharapkan dapat memberikan semangat kepada pemberi maupun penerima layanan.

Motto pelayanan BP2T Provinsi Riau adalah "CERIA". Secara Harfiah "ceria" memiliki arti cerah dan berseri-seri, maka diharapkan penerima layanan dan memberi layanan di BP2T Provinsi Riau akan merasakan layanan yang menyenangkan."

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Kunjungan Asesmen Komisioner Ombudsman RI di BP2T Provinsi Riau
diadampingi Kepala Badan BP2T Provinsi Riau Evarefita.
Kunjungan Asesmen Komisioner Ombudsman Republik Indonesia ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau belum lama ini

Sementara itu Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan, Seiring dengan segala kemudahan dalam pelayanan akan mampu meningkatkan dan pemerataan perekonomian masyarakat, lapangan kerja akan lebih terbuka lebar siring dengan banyaknya investasi di Riau.

Ditengah hambatan terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 yang lalu, Pemprov Riau masih dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas laporan pertanggung jawaban keuangan APBD tahun Anggaran 2015.

"Kita menyadari bahwa pelaksanaan APBD tahun 2015 belum sesuai dengan harapan kita semua, dimana serapan belanja kita baru mencapai 68 persen lebih, namun pada tahun 2016 ini kami telah bertekad akan meningkatkannya," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah pusat juga memutuskan untuk membentuk task force atau satuan tugas untuk mengawal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat pusat dan daerah dengan fokus di 10 provinsi penyumbang investasi terbesar di Indonesia saat ini.

Pengawalan investasi diharapkan dapat mengurai permasalahan yang selama ini dialami investor saat menanamkan modal, sehingga dapat mendorong peningkatan investasi untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Riau bersalaman dengan pegawai BP2T Riau
BKPM hanya menangani investor saat menanam modal, tapi diantara dua titik ini banyak permasalahan yang harus dikawal untuk menyukseskan investasi, khususnya di 10 provinsi yang menyumbang 90% investasi nasional saat ini.

Selain dari itu, Pemprov Riau juga telah mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. 

Jumlah nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 82.25 dengan kategori mutu pelayanan "A (Sangat Baik)", bahkan badan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Riau, memperoleh beberapa penghargaan, antara lain, pertama, Nominasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik (Investment Award). Kedua, Citra Pelayanan Prima (CPP). Ketiga, Penilaian terbaik Ombudsman terkait kualifikasi kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik.

"Untuk itulah kita kita akan melengkapi langkah-langkah terdahulu dengan perkuatan kapasitas kelembangaan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi," kata Andi Rahman Sapaan Gubernur Riau.

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya dengan berbagai jalan, termasuk memanfaatkan teknologi informasi. Dalam dua tahun terakhir kita terus berusaha mewujudkan sistem yang disebut dengan e-Government, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap pelaksanaan pembangunan dalam era kemajuan teknologi ini.(adv/riau08)

Post a Comment

Powered by Blogger.