RIAU, PEKANBARU - Secara  umum  topografi  Provinsi  Riau  merupakan daerah dataran rendah dan agak bergelombang dengan ketinggian  pada beberapa kota yang terdapat di wilayah Provinsi Riau antara 2–91 m diatas permukaan laut. Kabupaten Bengkalis merupakan kota yang paling rendah, yaitu berada 2 meter dari permukaan laut, sedangkan Kota Pasirpengaraian  berada 91 m dari permukaan laut. Kebanyakan kota di Provinsi Riau berada di bawah 10 meter di atas permukaan laut, seperti Rengat, Tembilahan, Siak,Bengkalis, Bagansiapi-api dan Dumai.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau

Provinsi yang dikenal Bahasa Melayu secara iklim memiliki pola monsunal. Kondisi ini sangat mudah dilihat dan dirasakan, karena pada pola monsunal peralihan musim hujan dan musim kemarau sangat jelas sehingga radiasi yang dipancarkan dapat diprediksi dengan melihat prakiraan awal musim kemarau yang disebarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kota ini pada musim kemarau mempunyai radiasi matahari yang cenderung memancarkan cukup banyak.

Karena keadaan langit yang cerah dan pumpunan awan yang sedikit. Keadaan ini berbeda dengan musim penghujan karena pada saat musim penghujan banyak radiasi yang tertutup oleh pumpunan awan sehingga radiasi tidak secara optimal memancarkan ke bumi.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Potensi untuk menghasilkan energi listrik sangat banyak, terlebih jika lahan kosong yang ada di Riau dioptimalkan secara maksimal. Perlu dilakukan diversifikasi pemanfaatan sumber energi selain fosil  yang memiliki keterbatasan dan rentan  memicu kerusakan lingkungan.

Diversifikasi ini dapat dimulai dengan melakukan pendayagunaan energi matahari yang sangat potensial dan tak terbatas terutama untuk wilayah Indonesia. Indonesia  merupakan  negara  yang  melimpah akan energi  surya  dilihat  dari  letak yang potensial  migrasi tahunan  matahari.

Pemanfaatan  energi fosil sampai saat ini  cukup mengkhwatirkan karena semakin menipisnya sumber energi di samping efek negatif  yang ditimbulkannya akibat meningkatnya  konsentrasi  Gas Rumah  Kaca  (GRK).  Peningkatan GRK akan memicu meningkatnya suhu permukaan dan menciptakan  lingkungan tidak kondusif.

Matahari sebagai  sumber  energi terbesar seharusnya  dapat dimanfaatkan secara optimal untuk wilayah Indonesia. Diversifikasi energi  merupakan langkah yang  harus ditempuh untuk mendapatkan  sumber  lain  sehingga mengurangi ketergantungan akan sumber fosil.

Kedaulatan Energi

Pengelolaan sumber daya alam semestinya bermanfaat bagi keselamatan warga dan lingkungan. UUD 1945 pasal 33 ayat 3, menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak-hak penguasaan Negara semestinya dipahami oleh pemangku negara untuk kepentingan rakyat.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Ketersediaan sumberdaya alam yang digunakan sebagai sumber energi di Negara ini memiliki keterbatasan, namun ekploitasinya dilakukan secara berlebihan. Diperparah lemahnya strategi pengelolaan dan pengawasan dalam pemanfatan energi yang diharapakan mengedepankan aspek keberlanjutan. Hal itu berakibat pada munculnya kompleksitas dalam pengelolaan energi nasional hingga saat ini termasuk terjadi di Provinsi Riau.

Kompleksitas pengelolaan energi di Riau, dapat dilihat dari buruknya pengelolaan Migas dan energi kelistrikan. Padahal Riau berkontribusi 40% terhadap total produksi Migas nasional. Namun, belum memberikan kontribusi yang besar terhadap kemakmuran masyarakat provinsi Riau, khususnya masyarakat sekitar tambang.

Hingga saat ini belum semua masyarakat dapat mengakses energi listrik. Sementara energi listrik berperan besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini ditenggarai distribusi energi listirk lebih besar digunakan untuk kebutuhan industrii, terutama industri skala besar. Berdasarkan data Kementrian ESDM, hampir 65% energi listrik didistribusikan untuk kebutuhan industri, 35% untuk rumah tangga dan industri kecil menengah.

Ketersediaan informasi sektor energi di badan publik  masih minim. Hal ini dibuktikan dengan dari 12 kabupaten Kota di Provinsi Riau belum proaktif melakukan publikasi informasi ini melalui media layanan informasi yang dimiliki pemerintah. Seperti Informasi publik terkait kontrak, produksi/lifting dan cost recovery Migas dan informasi lainnya yang berkaitan, seperti minimnya validitas lifting yang dilaporkan perusahaan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, hal itu akan berakibat pada penerimaan DBH yang diterima daerah penghasil.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menghadiri dan menjadi pembicara pada Diskusi Forum Ketahanan Energi Nasional di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (08/09/2016). Kegiatan diprakarsai alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang tergabung dalam Ikatan Alumni Lemhanas (Ikal).

Diskusi yang dibuka Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ini dihadiri pula oleh Ketua Ikal Agum Gumelar, Menteri Pertanahan dan Agraria Sofyan Djalil, Ketua Komisi VII DPR RI, Gubernur Lemhanas dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Luhut mengungkapkan buruknya manajemen energi di Indonesia dan perlahan harus itu harus dibereskan. Terutama, harus dikuatkan komitmen untuk menguntungkan negara. "Ingat teamwork (kerjasama tim,red) harus jalan. Jika tidak, maka sasaran dan kinerja kita tidak akan tercapai," ungkapnya.

Gubernur Riau membicarakan tentang kekurangan tenaga listrik di Provinsi Riau serta upaya yang diambil Provinsi Riau dalam menghadapi kekurangan tenaga listrik itu. Gubernur hadir didampinggi Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral Syahrial Abdi serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Doni Aprialdi.

Target 10 Persen Penghematan Listrik

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau berupaya menghemat penggunaan listrik melalui sistem Riau Energy Saving Goverment Office (RESGO) yang bakal diintegrasikan keseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
"Setidaknya enam bulan berikutnya kita bisa menargetkan sekurang-kurangnya 10 persen pada tahap awal," kata kepala Dinas ESDM Riau, Syahrial Abdi di Pekanbaru, Rabu (19/10/2016).

Dengan target 10 persen itu. Menurut Syarial, tidak hanya pemakaian energi listrik yang akan berkurang, namun jumlah anggaran yang dikeluarkan juga bakal menurun. "Tidak logis kalau energi dikurangi, anggaran malah bengkak," tuturnya.

Dikatakan Syahrial, komitmen penghematan energi listrik di instansi pemerintahan masih ini menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) ditandatangani seluruh SKPD. "Setelah itu, semua SKPD melakukan pelaporan pemakaian dayanya langsung melalui website," ujarnya.

Seperti dijelaskan, Syahrial Abdi melalui sistem Riau Energy Saving Goverment Office (RESGO) yang bakal diintegrasikan keseluruh SKPD di Pemprov Riau. Pelaporan hasil audit penggunaan listrik dapat terlaporkan pemakaian dayanya langsung melalui website.

"Tinggal menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) ditandatangani seluruh SKPD," ucap Syahrial.

Hal senada dengan rencana Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Syahrial Abdi untuk melakukan penghematan energi di lingkungan instansi pemerintahan. Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman juga berharap penggunaan listrik bisa dihemat hingga 20 persen.

"Harapan kita bisa sampai 20 persen penghematan dari biaya listrik yang kita bayar," kata Gubernur yang akrab disapa Andi Rachman kepada wartawan di Pekanbaru.

Agar rencana penghematan ini tidak jadi wacana saja. Andi Rachman mengimbau kepala dinas dan badan selaku manajer di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk turun lapangan memeriksa dan memantau keadaan di instansinya.

"Saya perankan untuk turun, jangan duduk saja tidak tahu apa-apa dengan laporan-laporan dari SKPD-nya," ujarnya.

Gubri Launching Penghematan Energi dan Air

Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) launching program Riau Energi Saving Goverment Office (Resgo). Tujuan dari kegiatan ini untuk menghemat pengunaan energi dan pengunaan air yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Launching Resgo diawali dengan penandatanganan oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Kemudian dikuti Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bentuk dukungan komitmen yang digagas Distamben Riau.

"Pak Gubernur, pak Sekda sudah memulai komitmen Resgo dengan memberikan tanda tangani. SKPD juga menyatakan komitmennya. Sekarang tinggal aksi saja lagi," kata Kadistamben Riau Syahrial Abdi, di Gedung Perpustakaan Soeman Hs, Selasa (18/10/16).

Menurut Syahrial, sasaran dari kegiatan Resgo tersebut untuk melakukan penghematan anggaran belanja daerah, di masing-masing instansi pemerintahan termasuk perusahaan daerah berplat merah.

Perlunya melakukan itu seiring dengan rasionalisasi anggaran yang sedang dilakukan saat ini. Dengan begitu, belanja langsung untuk pembayaran rekening listrik dan penggunaan air bisa ditekan.
Syahrial bahkan meyakini, jika komitmen ini bisa teraplikasi dengan baik setidaknya 10 sampai dengan 20 persen anggaran dari total yang biasa dibayarkan untuk pembayaran tagihan bisa dihemat.

Agar komitmen ini tidak hanya sebatas wacana, papar Syahrial akan dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penghematan energi dan air. Melalui Pergub itu nantinya, akan mengatur cara penghematan dan mekanisme penghematan serta unit yang memantau penghematan dan pengawasan panduan penghematan hingga audit energi.

"Kami (Dsitemben) akan memantau Resgo ini dengan telah membuat aplikasi online yang terintegrasi dengan situs resmi Pemprov Riau riau.go.id yang akan dilaunching bertepatan pada kegiatan Riau Expo, termasuk logo Resgo dan aplikasi, tagline Resgo. Tentunya jika komitmen ini dijalankan bersama setidaknya kita bisa menghemat biaya pengeluaran sebesar 10-20 persen," ujar Syahrial.(ria/adv10)

Post a Comment

Powered by Blogger.